IniCianjur.com– Di sebuah sudut Desa di Kabupaten Cianjur, sepasang kekasih telah lama memimpikan duduk bersanding di pelaminan diiringi doa dan restu keluarga.
Namun, mimpi itu belum juga menjadi nyata. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena keterbatasan ekonomi yang membuat mereka terus menunda pernikahan.
Harapan mereka sempat menyala ketika mendengar kabar tentang program nikah massal dari pemerintah. Sayang, Cianjur tak kebagian.
Tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia hanya menggelar program nikah massal di wilayah Jabodetabek. Daerah lain, termasuk Cianjur, harus gigit jari. Padahal, bagi banyak pasangan kurang mampu, program ini ibarat cahaya di ujung lorong panjang penantian.
https://inicianjur.com/ramai-ramai-pppk-di-cianjur-ajukan-cerai-usai-diangkat/
“Kalau untuk kuota program nikah massal, Cianjur tidak kebagian. Itu hanya dilaksanakan di wilayah Jabodetabek,” kata Shalahudin Al-Ayubi, Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Cianjur, saat ditemui wartawan. Selasa (21Juli 2025)
Shalahudin mengakui, sudah bertahun-tahun Kemenag Cianjur tidak lagi menyelenggarakan nikah massal. Terakhir, kegiatan itu dilakukan dalam rangka Hari Amal Bakti, dan itu pun sudah berlalu puluhan tahun lalu.
Meski pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) digratiskan jika dilakukan di kantor, kenyataannya proses pernikahan tidak sesederhana itu. Dalam nikah massal, ada banyak hal yang perlu difasilitasi, dari rias pengantin, busana, mahar, konsumsi, hingga transportasi.
“Kalaupun ingin diselenggarakan kembali, tentu perlu dukungan anggaran atau sponsor. Karena biayanya cukup besar,” jelasnya.
Di tingkat provinsi, pelaksanaan nikah massal bahkan dilakukan secara megah. Shalahudin mencontohkan kegiatan di Gedung Sate, Bandung, yang difasilitasi penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peserta dijemput, diinapkan di hotel, didandani secara profesional, dan disatukan dalam momen sakral yang tak terlupakan.
“Kalau di Provinsi kan semua difasilitasi. Tapi di Cianjur belum ada rencana ke arah sana,” ucapnya.
Shalahudin menambahkan, untuk menggelar program serupa di Cianjur, Kemenag harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, BUMD, maupun sponsor dari lembaga perbankan dan perusahaan swasta.
Sementara itu, pasangan-pasangan yang menunggu hanya bisa berharap. Mereka tidak meminta kemewahan, hanya ingin meresmikan cinta mereka di hadapan negara dan agama, tanpa beban biaya yang memberatkan.
https://inicianjur.com/dg-dan-mih-dua-tersangka-korupsi-pju-ditahan-di-kejaksaan-cianjur/
Selama belum ada perhatian dan dukungan konkret, program nikah massal di Cianjur masih sebatas wacana. Cinta tetap tumbuh, namun perayaan resminya masih menunggu uluran tangan para dermawan dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.***
