CIANJUR | INICIANJUR.COM – Jaringan Intelektual Muda (JIM) Cianjur menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Cianjur yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
JIM menduga ada oknum anggota DPRD yang ikut bermain dalam paket tender, hingga membuat Sekretariat Dewan (Setwan) terkesan takut membuka data anggaran secara transparan.
Presidium JIM, Alief Irfan, menegaskan pihaknya menemukan dugaan proyek dengan kode RUP 60115458 dalam APBD Cianjur tahun anggaran berjalan. Nilai pagu proyek tersebut mencapai Rp1,4 miliar dengan HPS Rp1.399.955.057,72.
“Kami mencium adanya kejanggalan besar pada paket ini. Setwan menolak membuka data secara lengkap, padahal ini hak publik untuk tahu,” ujar Alief Irfan, Senin (6/10/2025).
JIM sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Sekretariat Dewan untuk meminta keterbukaan informasi publik, namun hingga kini belum mendapat jawaban jelas.
Baca Juga :
Alief menyebut ada lima poin utama yang harus dijelaskan Setwan kepada publik.
Pertama, dugaan kepemilikan paket fantastis yang hingga kini belum jelas siapa pihak penanggung jawabnya.
Kedua, transparansi anggaran makan dan minum (mamin) yang masih gelap karena tidak disertai bukti dokumentasi dan akses publik yang memadai.
Ketiga, mekanisme tender yang diklaim mengikuti regulasi standar namun tanpa rincian proses yang konkret.
Keempat, urgensi paket tender yang dinilai tidak memiliki dasar kebutuhan yang kuat.
Dan kelima, data efisiensi paket tender yang tidak dilengkapi bukti evaluasi serta penghapusan proyek tertentu.
“Setwan wajib membuka seluruh data tersebut agar publik bisa mengawasi penggunaan dana APBD secara efektif,” tegas Alief.
JIM menilai sikap bungkam Sekretariat DPRD sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional masyarakat dan ancaman terhadap kualitas demokrasi lokal.
“Keengganan Setwan untuk transparan melemahkan fungsi pengawasan DPRD. Bagaimana DPRD bisa mengontrol pemerintah daerah jika dapur administrasinya sendiri tidak akuntabel,” ujar Alief.
JIM berencana melanjutkan langkah advokasi dan membuka temuan ini ke publik jika Sekretariat DPRD terus menutup akses informasi anggaran.***
