Orang Tua Murid SDN Nyalindung 1 Gelar Aksi Jalan Kaki ke Rumah Gubernur Jabar (ist)
CIANJUR | INICIANJUR.COM – Perwakilan orang tua murid korban dugaan penyelewengan Program Indonesia Pintar (PIP) dari SDN Nyalindung 1 Cugenang, Kabupaten Cianjur menggelar aksi damai dengan berjalan kaki menuju kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Minggu (16/11/2025).
Aksi ini muncul sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus yang mereka laporkan sejak lama.
Para orang tua murid menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan pengaduan ke Kejaksaan, Polres Cianjur, Inspektorat, DPRD, hingga Bupati, namun tidak melihat tindak lanjut yang jelas.
Dugaan penyelewengan ini terungkap pada 2025, tindakan merugikan disebut sudah berlangsung sejak 2017 dengan jumlah korban lebih dari 400 penerima manfaat.
“Tujuan keberangkatan kita menuntut keadilan. Sampai sekarang belum ada tindakan nyata, hanya sebatas pemeriksaan. Seharusnya pihak berwenang proaktif, bagaimana jika pelaku menghilangkan barang bukti,” ujar salah satu perwakilan korban di perjalanan menuju kediaman Gubernur.
Ia menegaskan bahwa aksi ini murni inisiatif warga yang resah atas mandeknya penanganan kasus.
“Kita menilai hukum hanya tajam ke atas dan tumpul ke bawah, seolah menjadi permainan orang berduit,” ungkapnya.
Terkait kesiapan aksi jalan kaki tersebut, perwakilan masyarakat menyebut mereka telah mempersiapkan kondisi fisik sejak dua hari sebelumnya.
Baca juga :
“Untuk bekal, kita seadanya saja. Kami ikhlas melakukan aksi damai ini,” katanya.
Saeful Anwar dan Irga Septian Nugraha, mewakili masyarakat bersama Nurdin, Meta, dan Mamat, membawa bukti-bukti pengaduan resmi yang sebelumnya telah disampaikan ke berbagai instansi. Mereka menilai proses hukum berjalan tidak serius.
Mereka berharap pertemuan langsung dengan Gubernur Jawa Barat dapat mendorong percepatan penanganan kasus.
“Kami berharap pelaku segera ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. PIP adalah program nasional, masa mau dipermainkan oleh seorang oknum,” ujarnya.
Aksi jalan kaki ini mereka harapkan mampu membuka mata pemerintah provinsi hingga pusat agar kasus serupa mendapat perhatian serius dan tidak kembali terulang.***
