Tokoh Muda Desa Batulawang, Cibinong, Cianjur. (Ist)
BATULAWANG | INICIANJUR.COM— Suasana Desa Batulawang memanas pelan-pelan. Yasir Al Muhdan, tokoh masyarakat yang cukup dikenal di wilayah itu, bersama Eje sebagai tokoh pemuda, mulai menggerakkan warga untuk turun ke Kantor Desa Batulawang pada 22 Desember 2025. Mereka menyebut aksi itu sebagai cara damai untuk menyampaikan kegelisahan warga.
Yasir mengaku tidak bergerak sendiri. Ia membawa amanah para tokoh, para pemuda, dan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Batulawang. “Banyak suara yang datang kepada saya. Mereka ingin kejelasan, ingin tahu uang desa 2025 itu mengalir ke mana saja,” ujarnya. Nada bicaranya tenang, tetapi penuh tekanan.
Pertanyaan Soal Sapi, Anggaran, dan Selisih yang Mengganggu
Isu ketahanan pangan menjadi pemicu terbesar keresahan warga. Desa menetapkan anggaran Rp320 juta untuk membeli 20 ekor sapi. Namun, Yasir menyebut warga hanya menemukan 15 ekor di lapangan.
“Ada hitungan sederhana yang bikin warga gelisah. Satu sapi katanya Rp16 juta. Kalau lima ekor tidak ada, berarti Rp80 juta ikut hilang. Itu uang warga,” katanya pada incianjur.com. Senin (8/12/2025)
Cerita lain muncul dari proses penukaran sapi. Sekdes disebut menukar dua sapi betina menjadi satu sapi jantan dengan alasan “sapi tidak kunjung beranak”. Yasir mempertanyakan logikanya. “Kalau dua sapi harganya 32 juta, sapi seperti apa yang ditukar satu ekor saja?” tanyanya sambil geleng-geleng.
Ketidakjelasan jumlah sapi juga memunculkan kekhawatiran baru. Warga takut konflik antar kampung karena lokasi penempatan sapi tidak merata. Yasir ingin semua sapi dikumpulkan di lapangan desa saat aksi digelar. “Biar semua orang lihat. Biar adil,” ujarnya.
Baca Juga
BUMDes dan Pertanyaan yang Tak Terjawab
Forum juga mempertanyakan dana BUMDes yang seharusnya mencapai sekitar Rp230 juta. Yasir menyebut hasil pengecekan ke rekening desa tidak menunjukkan saldo yang semestinya.
“Katanya ada, tapi setelah dicek hilang. Kami temukan pinjaman ke beberapa orang, totalnya ratusan juta. Setelah dihitung, masih ada selisih sekitar 70 juta. Angka itu terus mengambang tanpa kejelasan,” ungkapnya.
Ia menambahkan informasi dari warga yang menyebut beberapa pegawai desa juga meminjam dana atas nama desa. “Lima juta, sepuluh juta, tapi tetap saja harus ada bukti dan tujuan. Ini uang publik,” katanya.
Tuntutan Mundur dan Penolakan PJS
Di tengah kabut persoalan itu, Forum Peduli Desa Batulawang merasa beberapa oknum perangkat desa harus bertanggung jawab. “Kalau terlibat dalam urusan sapi atau dana desa, lebih baik mundur,” kata Yasir.
Satu tuntutan lain yang terus bergema adalah penolakan terhadap penunjukan PJS kepala desa. Tiga PJS sebelumnya dianggap tidak membawa ketenangan, malah meninggalkan masalah. Warga ingin pemilihan kepala desa digelar secepatnya, tetapi Batulawang tidak masuk daftar pemilihan serentak 2026.
“Ini yang bikin tanda tanya. Batulawang seolah-olah tidak diprioritaskan,” ujar Yasir.
Aksi Damai sebagai Jalan Terakhir
Yasir memastikan aksi 22 Desember nanti berlangsung damai. Warga berencana mengundang berbagai unsur masyarakat hingga media agar suara mereka tidak berhenti di tingkat desa. “Kami cuma ingin kejelasan dan keadilan. Kalau desa transparan, warga juga tenang,” ucapnya.
Di Batulawang, gelombang suara protes itu tumbuh tidak dengan teriakan, tapi lewat percakapan panjang di warung, obrolan setelah salat, dan rapat kecil para tokoh. Aksi nanti hanyalah puncak dari keresahan yang sudah lama menunggu jalan keluar.***
