CIANJUR | INICIANJUR.COM – Sebuah benih kesadaran politik dan ekonomi tengah disemai. Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc., turun langsung menemui warga Desa Gadog, Selasa (3/3/26), bukan sekadar untuk menyerap aspirasi, melainkan untuk meluruskan kembali fondasi berpikir masyarakat yang kerap tergerus arus pragmatisme sesaat.
Di hadapan warga, Hj. Endang menyingkap sebuah realitas pahit bak anomali dalam demokrasi. Ibarat menabur benih unggul di ladang yang luas, hasil panen suara yang ia raih pada pemilu lalu nyatanya tak sebanding dengan derasnya aliran pupuk program yang ia kucurkan.
Bagaimana tidak, untuk Kabupaten Cianjur, srikandi Komisi IV ini telah mengawal program pemerintah senilai nyaris Rp 200 miliar. Di Desa Gadog sendiri, program senilai Rp 634 juta telah diturunkan. Namun, realitas di atas kertas menunjukkan ia hanya meraup 100 suara di desa tersebut, dan sekitar 30.000 suara di seluruh Cianjur.
Namun, alih-alih meratapi angka, Hj. Endang memilih merawat asa. Ia menjadikan fakta ini sebagai cermin untuk mengedukasi masyarakat agar berani memutus rantai politik uang atau serangan fajar.
“Rasa kecewa pasti ada, tapi niat saya adalah pengabdian. Jika program bernilai ratusan juta ditukar dengan pragmatisme yang hanya sekejap, masyarakat sendirilah yang akan dirugikan. Jangan sampai tergoda uang receh, lalu lima tahun ke depan desa tidak berkembang karena pemimpinnya sibuk mencari modal kembali,” tegasnya, mengingatkan bahwa martabat desa tak seharusnya bisa dibeli.
Lebih jauh ke atas, Hj. Endang menyoroti bagaimana program-program raksasa dari pemerintah pusat mulai dari kementerian pertanian, kelautan, kehutanan, hingga Bulog kerap dibajak oleh oknum di tingkat lokal.
Bantuan yang sejatinya untuk menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan warga, tak jarang disalahgunakan menjadi alat tawar politik atau kampanye terselubung oknum kepala desa.
Ia pun pasang badan melindungi muruah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Baginya, MBG bukanlah sekadar urusan piring di atas meja, melainkan mesin penggerak roda ekonomi yang berputar langsung di urat nadi desa.
Terkait maraknya hoaks keracunan, ia menyebut hal itu sebagai ulah ‘benalu’ di rantai pasok (supplier), bukan salah pohon programnya. “Dulu, hasil panen sayur dan kentang petani kita banyak yang terbuang dan harus lari jauh ke Bandung. Sekarang, dengan adanya MBG, semua hasil hortikultura dan beras petani lokal terserap habis di daerahnya sendiri. Inilah tujuan sesungguhnya: menaikkan taraf hidup rakyat,” jelasnya.
Dari urusan sayur-mayur dan piring warga, pandangan Hj. Endang mengerucut tajam ke puncak persoalan struktural bangsa: penjajahan ekonomi oleh ritel modern.
Ia mengkritik keras keberadaan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang kini menjamur hingga ke pelosok. Menurutnya, ritel-ritel raksasa ini bak mesin penyedot yang menciptakan pelarian modal (capital flight). Uang yang berputar di desa disedot ke kota, lalu mengalir deras hanya ke kantong segelintir kaum kapitalis di puncak menara oligarki.
“Saya sangat setuju jika pemerintah menertibkan atau bahkan menutup ritel modern semacam itu di desa, karena sistem itulah yang diam-diam menjebak masyarakat menjadi miskin,” ucapnya dengan nada tajam.
Sebagai penangkalnya, ia membawa visi besar: Koperasi Desa Merah Putih. Melalui wadah yang dilindungi undang-undang ini, ia ingin sistem ekonomi dikembalikan pada relnya.
“Nantinya, Koperasi Merah Putih akan dikelola profesional, mengambil barang langsung dari pabrik tanpa melalui perantara ritel kapitalis. Keuntungannya? Tidak lagi terbang ke satu orang, melainkan menetes kembali ke seluruh anggota masyarakat,” tutup Hj. Endang.
Lewat reses hari itu, pesan yang dibawa Hj. Endang menggaung jelas: kemandirian bangsa tidak dimulai dari gedung-gedung tinggi di ibu kota, melainkan harus ditanam, dirawat, dan dibela dari tanah desa.***
