CIANJUR|INICIANJUR COM – Dunia pendidikan di Cianjur kembali tercoreng. Di saat pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat, dugaan pungutan yang memberatkan justru mencuat di SDN Babakan Caringin 01, Kecamatan Karangtengah.
Sejumlah orang tua murid mengaku resah dan kecewa. Mereka merasa “dipaksa halus” untuk membeli berbagai perlengkapan sekolah dengan harga yang dinilai tidak masuk akal.
Salah satu wali murid, NT (30), mengungkapkan, sejak awal masuk sekolah, orang tua sudah dihadapkan pada berbagai biaya. Mulai dari sampul rapor yang sempat dipatok Rp60 ribu (kemudian turun jadi Rp50 ribu), hingga seragam olahraga Rp100 ribu dan opsi Rp80 ribu.
Belum lagi seragam batik yang disebut mencapai Rp100 ribu, serta paket atribut sekolah logo, nama, dan bendera yang dikenakan Rp25 ribu.
“Harapannya sih digratiskan. Tapi kalau tidak ikut, takut anak jadi sasaran,” ujarnya lirih, Kamis (2/5/2026).
Yang lebih memprihatinkan, atribut tersebut disebut menjadi bagian dari penilaian setiap hari Senin. Kondisi ini membuat orang tua merasa tidak punya pilihan selain mengikuti.
Padahal, aturan jelas melarang sekolah menjual seragam. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, sekolah hanya boleh memberikan contoh desain, bukan menjual langsung kepada siswa.
Keluhan tak berhenti di situ. Wali murid lain, R (42), menyoroti dugaan tidak transparannya pengelolaan dana. Ia menyebut, uang kas yang dikumpulkan dari orang tua tidak pernah dijelaskan secara rinci penggunaannya.
“Uangnya dari orang tua, tapi kami tidak tahu dipakai untuk apa. Harusnya terbuka,” tegasnya.
Lebih mengejutkan lagi, dana tersebut diduga digunakan untuk kebutuhan seperti lampu, kabel, hingga perlengkapan sekolah lainnya yang seharusnya bisa dibiayai dari dana operasional sekolah.
Situasi ini memicu kekecewaan yang lebih luas. Sejumlah panitia kegiatan bahkan memilih mundur, dan beberapa program sekolah terhenti di tengah jalan.
Perwakilan komite sekolah, NS (49), juga angkat bicara. Ia mengaku merasakan kejanggalan yang sama dan menerima banyak keluhan dari orang tua.
“Selama saya di komite, baru kali ini terasa seperti ini. Kenapa kebutuhan dasar sekolah harus dibebankan ke orang tua?” ujarnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak justru menimbulkan tekanan bagi orang tua.
Kini, para wali murid berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan ini ke Disdikpora Kabupaten Cianjur.
“Jangan sampai pendidikan malah jadi beban. Harus ada kejelasan,” pungkas salah satu wali murid.***
