Kantor Desa Batulawang, Cibinong.(ist)
BATULAWANG | INICIANJUR.COM— Yasir Al Muhdan, tokoh masyarakat Desa Batulawang bersama tokoh pemuda Eje bersama warga akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Batulawang pada 22 Desember 2025 mendatang.
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Batulawang tuntutan transparansi anggaran desa tahun 2025.
Yasir, selaku koordinator aksi, menyatakan dirinya membawa langsung suara warga. “Para tokoh dan masyarakat memberi amanah kepada saya. Kami turun untuk menagih kejelasan alokasi anggaran desa tahun 2025, lengkap dengan jumlah dan rincian realisasinya,” ujar Yasir via sambungan telpon. Senin (8/12/2025)
Sorotan Ketahanan Pangan: Sapi Kurang 5 Ekor
Forum juga menyoroti program ketahanan pangan yang mengalokasikan anggaran Rp320 juta untuk pembelian 20 ekor sapi. Yasir menegaskan desa hanya menghadirkan 15 ekor sapi. Ia mengutip pernyataan sekretaris desa yang menyebut harga satu ekor sapi sebesar Rp16 juta.
“Kalau hilang lima ekor, berarti Rp80 juta ikut hilang. Uang itu milik warga Batulawang,” kata Yasir.
Ia juga menuding sekdes bertindak sewenang-wenang saat menukar dua sapi betina menjadi satu sapi jantan.
“Kalau satu sapi Rp16 juta, dua ekor berarti Rp32 juta. Sapi jenis apa yang dihargai 32 juta saat ditukar satu ekor saja,” ujarnya.
Yasir menilai pengelolaan titik pemeliharaan sapi berlangsung tanpa koordinasi. Ia memperingatkan potensi konflik antarwarga jika lokasi penempatan tetap tersebar tanpa sistem pembagian yang adil.
“Kami menuntut 20 ekor sapi harus lengkap di akhir tahun. Saat aksi, sapi-sapi itu harus ditampilkan di lapangan desa dan dibagi secara proporsional,” tegasnya.
Dugaan Penyimpangan Dana Desa dan BUMDes, Warga juga menyoroti kejanggalan dana desa yang dialokasikan untuk BUMDes sekitar Rp230 juta. Yasir mengungkap temuan hasil penelusuran Forum Peduli Desa Batulawang pada rekening desa.
“Sekdes bilang saldo BUMDes ada. Tapi setelah kami cek, saldonya tidak muncul. Kami menemukan pinjaman Rp80 juta lebih ke orang A dan Rp130 juta ke orang B,” ujarnya.
Setelah menghitung potensi pengembalian, Forum masih menemukan selisih sekitar Rp70 juta. Yasir menyebut informasi warga mengarah pada dugaan peminjaman oleh beberapa pegawai desa.
“Ada pegawai yang meminjam Rp5 juta atas nama desa. Semua harus jelas: tujuannya apa, bukti mana?”
Desak Oknum Mundur dan Tolak PJS Kembali
Forum Peduli Desa Batulawang menuntut oknum perangkat desa yang terlibat dalam peminjaman dana dan pengelolaan sapi untuk mundur. “Tidak ada kompromi. Kalau mereka menolak, warga siap menurunkan secara paksa dalam tanda kutip,” tegas Yasir.
Warga juga menolak keras penunjukan pejabat sementara (PJS) kepala desa. Mereka menilai tiga periode PJS sebelumnya memicu kekacauan.
“Kami meminta Camat Cibinong dan Bupati Cianjur segera menetapkan jadwal pemilihan kepala desa. Batulawang tidak masuk jadwal pemilihan serentak 2026. Kami bertanya ada apa dengan kecamatan? Kenapa Batulawang tidak jadi prioritas?” ujar Yasir.
Forum menegaskan penolakan terhadap penunjukan PJS dan menuntut pemilihan antar waktu (PAW) atau mekanisme lain yang terbuka.
Warga berkomitmen mengundang seluruh elemen masyarakat dan media untuk mengawal aksi tersebut. “Kami perjuangkan ini sampai tuntas,” tegas Yasir.
