CIANJUR|INICIANJUR.COM – Dugaan ketidakberesan prosedural dalam Pilkades Serentak 2026 Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, kian menjadi sorotan. Audiensi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 01 dengan BPD Cibulakan, Kamis (12/11/2026), belum menghasilkan jawaban konkret.
Sejumlah dugaan kejanggalan dipersoalkan, mulai dari pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT), warga yang tidak tercatat sebagai pemilih, hingga lebih dari 500 surat undangan yang dikabarkan dikembalikan karena tidak tersampaikan.
Tim Paslon 01 juga mempertanyakan dugaan adanya pemilih yang pulang sebelum mencoblos serta surat undangan yang sudah diserahkan atau disimpan, tetapi pemiliknya diduga tidak menggunakan hak pilih.
Perwakilan Tim Paslon 01, Mahmud Agung, menegaskan persoalan tersebut harus dijawab berdasarkan data dan dokumen. Pihaknya mendesak panitia Pilkades dan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa hadir memberikan klarifikasi.
Namun, audiensi justru belum menghasilkan penyelesaian lantaran panitia dan PJS tidak hadir.
Ketua BPD Cibulakan, Heni Hartini, menjelaskan bahwa BPD hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga tidak bisa memberikan jawaban teknis atas seluruh keberatan tersebut.
“Belum ada kesepakatan penuh karena yang dituju dalam audiensi ini adalah klarifikasi kepada panitia. BPD hanya sebagai fasilitator. Sementara panitia dan PJS tidak hadir, sehingga kemungkinan akan ada pertemuan berikutnya,” jelas Heni.
Heni juga mengakui dalam pembahasan sebelumnya terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, panitia telah berupaya menjalankan tugas meskipun masih memiliki keterbatasan kemampuan dan profesionalitas. Jika ditemukan kesalahan, hal tersebut harus diakui dan menjadi bahan evaluasi.
Keberatan tersebut sebelumnya disampaikan calon kepala desa Usep Furqon melalui surat Nomor 002/KEBERATAN/PILKADES-CIBULAKAN 2026 tertanggal 11 November 2026. Ia meminta pengesahan calon terpilih ditunda hingga seluruh dugaan pelanggaran diperiksa. Jika terbukti, hasil Pilkades diminta dibatalkan dan pemilihan ulang dilaksanakan sesuai ketentuan.
Hingga kini, belum ada keputusan pembatalan maupun pemungutan suara ulang.
Persoalannya bukan sekadar kalah atau menang. Dugaan hilangnya hak pilih warga, ratusan undangan yang tidak tersampaikan, hingga ketidakhadiran panitia saat dimintai klarifikasi menjadi persoalan serius yang membutuhkan jawaban terbuka.
Jika penyelenggaraan Pilkades sudah berjalan sesuai prosedur, seharusnya data dan fakta bisa dibuka. Jangan sampai hak pilih masyarakat justru tenggelam di balik tumpukan administrasi tanpa penjelasan.***
