CIANJUR | INICIANJUR.COM – Polemik Pilkades Serentak 2026 di Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, kian memanas. Tujuh poin keberatan warga mencuat, mulai dari dugaan terganggunya kerahasiaan bilik suara, kerumunan di TPS, hingga persoalan data pemilih yang belum mendapat penjelasan memuaskan.
Keberatan tersebut tertuang dalam surat Nomor 01/PW-CBL/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Warga mendesak pemeriksaan menyeluruh dan meminta penetapan hasil Pilkades ditunda sampai seluruh persoalan diklarifikasi.
Sorotan utama tertuju pada DPT sebanyak 4.479 orang, sementara pengguna hak pilih tercatat 2.430 orang. Warga meminta pencocokan daftar hadir, surat suara terpakai, tidak terpakai, dan rusak. Selain itu, kondisi bilik suara nomor 8, penumpukan massa, pemungutan suara yang berlangsung sekitar 10 jam, pencatatan keberatan, hingga transparansi anggaran turut dipersoalkan.
Namun, audiensi dengan pihak terkait belum menghasilkan solusi.
“Sama sekali nol persen, tidak ada titik temu. Ujung-ujungnya justru mengundang emosi,” ungkap H. Ate Jaohari, salah seorang warga.(13/12/26)
Ia menegaskan keberatan tersebut bukan untuk membela calon tertentu, melainkan memperjuangkan transparansi dan hak masyarakat mendapatkan penjelasan.
Ketua Panitia Pilkades Cibulakan, Tubagus Masyidi Janan, mengakui adanya kekacauan di lapangan akibat kerumunan massa yang merangsek ke meja panitia. Terkait pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, ia menyebut terdapat warga yang meninggal dunia, tidak dikenal, maupun berada di luar negeri. Sekitar 700 data pemilih disebut tidak dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, Pjs Kepala Desa Cibulakan, Asep Janwar Setiaki, menyatakan seluruh keluhan warga akan ditampung. Namun, ia menegaskan penyelesaian sengketa hasil harus melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Warga kini mendesak jawaban tertulis, pemeriksaan ulang berita acara dan dokumentasi, serta pengamanan seluruh kotak suara dan dokumen pemilihan. Mereka juga meminta penetapan hasil ditunda hingga keberatan diselesaikan sesuai aturan.
Pilkades bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika prosedur dipertanyakan dan keberatan warga belum terjawab, transparansi penyelenggara menjadi taruhan kepercayaan publik.***
