CIANJUR|INICIANJUR.COM – Pemerintah Kabupaten Cianjur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Namun di balik capaian administrasi tersebut, berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan di lapangan masih menjadi sorotan masyarakat.
Raihan opini WTP kembali menempatkan Kabupaten Cianjur sebagai daerah yang dinilai mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan negara. Predikat tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan bagi pemerintah daerah dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai penghargaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai indikator bahwa seluruh persoalan pembangunan telah selesai.
Baca juga: Akses Ditutup, Pedagang Blok Rahayu Pasar Cipanas Minta Pemda Bertindak
WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan, bukan ukuran keberhasilan program pembangunan maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Di berbagai wilayah, masyarakat masih berharap percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemerataan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Beberapa proyek pembangunan yang telah dilaksanakan juga kerap menjadi bahan evaluasi terkait kualitas dan pemeliharaannya.
Ketua Front BodyGuard Independent (FBI) Kabupaten Cianjur menegaskan bahwa raihan WTP harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja, bukan sekadar kebanggaan administratif.
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Korban Banjir Aceh Tamiang, Janji Kawal Pemulihan Hingga Anak Kembali Bersekolah
“Predikat WTP tentu patut diapresiasi. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai laporan keuangan dinilai baik, sementara masih ada warga yang mengeluhkan pelayanan atau pembangunan yang belum optimal,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, seluruh SKPD harus menjadikan capaian tersebut sebagai pemicu untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap program berjalan efektif hingga menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas harus berjalan seiring dengan hasil pembangunan yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh warga.
“Setiap rupiah anggaran berasal dari rakyat dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, bantuan sosial, serta program yang berkualitas. WTP harus menjadi awal evaluasi, bukan akhir dari pengawasan,” tegasnya.
Ke depan, tantangan Pemkab Cianjur bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga menjawab harapan masyarakat terhadap pembangunan yang lebih merata, pelayanan yang lebih cepat, serta pengelolaan anggaran yang mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola.***
