CIANJUR|INICIANJUR.COM – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat menilai pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) bukan sekadar proses pergantian pejabat, melainkan momentum strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, tantangan perubahan iklim, serta percepatan implementasi berbagai program prioritas pemerintah, posisi Wamentan dinilai membutuhkan figur yang memiliki kapasitas teknokratis, pengalaman lapangan, dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor.
Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, Irsan, mengatakan keberhasilan agenda besar Presiden dalam mewujudkan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi.
Menurutnya, tantangan sektor pertanian saat ini telah bergeser dari persoalan budidaya semata menjadi persoalan tata kelola rantai pasok, distribusi, investasi, pembiayaan, hilirisasi, stabilitas harga, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan peternak.
“Menuju swasembada pangan, Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pengalaman membangun rantai pasok pangan, memahami kebutuhan petani dan peternak, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat,” ujar Irsan, Dalam keterangannya
FABEM Jawa Barat menilai penguatan sektor peternakan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi ketahanan pangan nasional. Hal ini dinilai berkaitan langsung dengan keberhasilan program-program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), peningkatan konsumsi protein hewani, hingga pengendalian inflasi pangan.
Menurut organisasi tersebut, tanpa sistem rantai pasok yang terintegrasi, berbagai persoalan seperti fluktuasi harga, ketimpangan distribusi, tingginya biaya logistik, serta rendahnya nilai tambah bagi petani dan peternak akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan kemandirian pangan.
Dibutuhkan Figur yang Memahami Ekosistem Pangan
Dalam pandangan FABEM Jawa Barat, salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas tersebut adalah drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H.
Selain berlatar belakang sebagai dokter hewan, Cecep memiliki pengalaman sebagai pelaku usaha di sektor peternakan dan pangan. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan serta Wakil Ketua Umum HKTI, sehingga dinilai memiliki ruang kolaborasi yang luas antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, akademisi, dan peternak rakyat.
FABEM menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konseptual, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan di lapangan.
“Beliau bukan hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung membangun usaha di sektor pangan. Pengalaman tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan peternak setiap hari,” kata Irsan.
Digital Supply Chain Dinilai Menjadi Kunci
FABEM Jawa Barat juga menyoroti konsep Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan yang dikembangkan Cecep Muhammad Wahyudin sebagai salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat tata kelola pangan nasional.
Konsep tersebut mengintegrasikan seluruh mata rantai produksi dan distribusi dalam satu ekosistem digital, mulai dari petani, peternak, koperasi, UMKM, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen. Dengan sistem tersebut, data produksi, kebutuhan pasar, distribusi, dan harga dapat dipantau secara lebih akurat sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, transparan, dan berbasis data.
FABEM menilai pendekatan tersebut berpotensi memperkuat kepastian pasar bagi petani dan peternak, meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas akses pembiayaan, memperkuat peran koperasi sebagai agregator produksi masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku untuk mendukung program MBG.
“Kalau kita ingin benar-benar swasembada pangan, maka petani, peternak, koperasi, industri, perbankan, hingga pemerintah harus berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Digital supply chain menjadi fondasi agar kebijakan pangan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penetapan Wakil Menteri Pertanian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, organisasi tersebut berpandangan bahwa figur yang dipilih sebaiknya memiliki kemampuan membangun sinergi lintas sektor dan pengalaman nyata dalam memperkuat ekosistem pangan nasional.
“Kami tidak sedang berbicara mengenai siapa yang harus dipilih, tetapi mengenai kompetensi yang dibutuhkan bangsa ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami sektor peternakan secara menyeluruh, mampu membangun rantai pasok nasional yang kuat, serta memiliki pengalaman nyata dalam mengembangkan ekosistem pangan. Dengan kepemimpinan seperti itu, kami optimistis cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,” tutup Irsan.***
