CIANJUR | INICIANJUR.COM – Kelangkaan dan melonjaknya harga Minyakita di Kabupaten Cianjur memicu kritik keras dari Pemuda Muslimin Indonesia (PMI). Organisasi tersebut menilai pengawasan distribusi minyak goreng subsidi itu belum berjalan optimal, sehingga harga di lapangan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Sorotan tersebut disampaikan PMI saat menggelar audiensi dengan Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Senin (22/6/2026).
Ketua Cabang PMI Kabupaten Cianjur, Ari Kurniawan, S.H, mengungkapkan pihaknya menemukan Minyakita dijual oleh sejumlah pengecer dengan harga mencapai Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter, atau selisih lebih dari Rp7.000 dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga: LBH Cianjur Soroti Bayang-bayang Oligarki, Mimbar Bebas Jadi Ruang Kritik Terbuka
“Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan Diskumdagin terhadap distribusi Minyakita. Faktanya, harga di lapangan jauh di atas HET dan masyarakat kesulitan mendapatkannya,” tegas Ari.
Menurutnya, hasil audiensi justru menimbulkan kekecewaan karena Diskumdagin disebut belum melakukan koordinasi secara maksimal dengan ID Food, salah satu distributor utama Minyakita yang ditugaskan pemerintah.
“Bagaimana bisa pengawasan berjalan maksimal kalau koordinasi dengan distributor utama saja belum dilakukan secara optimal. Padahal Diskumdagin merupakan ujung tombak pemerintah di daerah dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
PMI bahkan mencium adanya dugaan permainan dalam rantai distribusi Minyakita yang menyebabkan harga di tingkat pengecer terus melambung.
Baca juga: Guru Madrasah Demo ke DPRD Cianjur, Desak Pemerintah Angkat PPPK Tanpa Tes
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau permainan distribusi, kami tidak akan ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” katanya.
Tak hanya itu, PMI juga menyoroti absennya Kepala Dinas dan Kepala Bidang Perdagangan dalam audiensi tersebut.
Sekretaris PMI Kabupaten Cianjur, M. Abdul Rijki, menyebut audiensi tidak menghasilkan solusi konkret karena pejabat yang memiliki kewenangan penuh tidak hadir.
“Kami sangat kecewa. Seharusnya yang hadir adalah Kadis dan Kabid Perdagangan karena mereka yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Akibatnya, audiensi tadi lebih banyak berisi jawaban normatif tanpa solusi yang jelas,” katanya.
PMI berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Cianjur melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP), bahkan membuka peluang melakukan aksi unjuk rasa jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Kami memiliki 25 PAC yang siap kami instruksikan untuk mengawal persoalan ini. Tidak menutup kemungkinan kami turun ke jalan jika kondisi ini terus dibiarkan,” tegas Ari.
Sementara itu, Sekretaris Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Nenden Raspati Rohaniawati, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan maupun distribusi langsung Minyakita.
Menurutnya, distribusi dilakukan langsung oleh distributor kepada pedagang dan pengecer, sedangkan Diskumdagin hanya melakukan pemantauan serta pelaporan kondisi di lapangan kepada pemerintah provinsi.
“Kami terus melakukan pemantauan melalui UPTD pasar dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Soal ketersediaan dan distribusi bukan kewenangan langsung kami,” jelasnya.
Meski demikian, perbedaan mencolok antara harga resmi dan harga jual di lapangan kini menjadi pertanyaan besar. Di tengah program pemerintah menjaga keterjangkauan bahan pokok, masyarakat justru harus membeli Minyakita dengan harga yang jauh di atas ketentuan.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengungkap penyebab kelangkaan serta tingginya harga Minyakita di Cianjur.***
