CIANJUR|INICIANJUR.COM – Pesta demokrasi di tingkat desa semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilih dengan aman dan nyaman. Namun, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Cianjur justru menuai kritik. Antrean panjang, penumpukan pemilih hingga minimnya fasilitas bagi kelompok rentan menjadi catatan serius.
Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muslim Cianjur, Ari Kurniawan, mengaku harus mengantre sambil berdiri selama kurang lebih 2,5 jam saat menggunakan hak pilihnya di Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang.
Ironisnya, persoalan bukan sekadar antrean panjang. Menurut Ari, tidak tersedia jalur prioritas maupun fasilitas khusus bagi ibu hamil, lansia, dan ibu yang membawa bayi.
“Kalau masyarakat umum saja harus berdiri berjam-jam, bagaimana dengan ibu hamil, lansia, dan ibu yang membawa bayi? Demokrasi seharusnya memberikan pelayanan, bukan malah menguji ketahanan fisik pemilih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pola pemusatan pemilih di satu titik yang justru memicu kerumunan dan desak-desakan di sejumlah desa. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan lemahnya antisipasi terhadap kapasitas lokasi dan pengaturan arus pemilih.
Ari pun mempertanyakan kajian baseline serta kesiapan perencanaan Pilkades 2026. Sebab, persoalan antrean, kenyamanan, dan fasilitas kelompok rentan semestinya menjadi hal mendasar yang sudah diperhitungkan sebelum hari pemungutan suara.
“Jangan sampai persiapan demokrasi hanya matang di atas kertas, tetapi ketika diterapkan di lapangan masyarakat justru harus berdesakan dan menunggu berjam-jam,” sindirnya.
Atas kondisi tersebut, Pemuda Muslim Cianjur mendesak Bupati Cianjur mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), khususnya dalam aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta teknis penyelenggaraan Pilkades.
Menurut Ari, keberhasilan Pilkades tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara dan tersalurkannya hak pilih. Kualitas pelayanan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat juga harus menjadi indikator keberhasilan.
“Jangan hanya sibuk memastikan suara masuk ke kotak suara, tetapi lupa memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak. Demokrasi bukan sekadar soal mencoblos, tetapi juga bagaimana negara menghargai pemilih,” pungkasnya.***
