CIANJUR | INICIANJUR.COM – Dugaan pungutan liar berkedok iuran dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan SD Kabupaten Cianjur mulai memanas. Forum Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) resmi mengadukan persoalan tersebut ke DPRD dan mendesak pembubaran Koordinator Pendidikan Kecamatan (Koordik).
RBUC menilai gemuknya struktur koordinasi di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), mulai dari Koordik, K3S, gugus hingga unsur lainnya, berpotensi menjadi celah pungutan terhadap sekolah.
Berdasarkan pengakuan seorang kepala sekolah yang identitasnya dirahasiakan, setiap pencairan Dana BOS sekolah diduga dibebani iuran berdasarkan jumlah siswa dengan akumulasi lebih dari Rp10.000 per siswa.
Tak hanya itu, RBUC mengaku menerima rincian tagihan dari bendahara gugus. Dugaan penggiringan pembelian melalui platform SIPLah kepada vendor tertentu juga ikut disorot.
Koordinator RBUC, Ridwan Marcel, mempertanyakan transparansi biaya operasional Koordik yang dinilai tidak jelas sumber anggarannya.
“Jangan sampai Dana BOS justru menjadi bancakan untuk membiayai struktur yang tidak jelas anggarannya,” tegas Ridwan.
RBUC mendesak DPRD mengaudit aliran dana iuran, mengevaluasi K3S dan gugus, menelusuri dugaan penggiringan vendor SIPLah, serta membubarkan Koordik jika terbukti lebih banyak menjadi beban daripada manfaat.
“Zaman sudah berubah. Administrasi sekolah sekarang serba digital. Kalau keberadaannya hanya menjadi beban dan celah pungutan, lebih baik dibubarkan saja,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Cianjur, Mochamad Isnaeni, membenarkan telah menerima pengaduan beserta kajian dari RBUC.
“Kami sudah terima surat pengaduan berikut kajiannya. Secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan mengundang dinas terkait untuk RDP, sekaligus mengevaluasi apakah Koordik masih relevan dipertahankan atau dibubarkan,” ujar Isnaeni, Senin (9/11/2026).
Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan Disdikpora Cianjur. Publik menunggu, apakah dugaan pungutan yang menyeret Dana BOS ini benar-benar dibongkar atau kembali berakhir sebatas meja rapat.
Hingga berita ini diterbitkan, RBUC masih menunggu jadwal RDP. Dugaan pungutan dan penggiringan pengadaan tersebut masih memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan pihak terkait.***
