CIANJUR|INICIANJUR.COM – Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur yang masih menempati peringkat ke-27 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menjadi perhatian Staff lapangan Yayasan Harkat Perempuan Indonesia Hj. Olvida Simanjuntak.
Selain persoalan pendidikan dan kesehatan, ia menyoroti praktik sunat perempuan yang hingga kini masih dianggap sebagai tradisi di sebagian masyarakat.
Berdasarkan data tahun 2025, IPM Kabupaten Cianjur mencapai 69,84 poin. Meski mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menjadi yang terendah di Jawa Barat.
Sebagai penggerak masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan, Olvida mengaku selama dua tahun terakhir menaruh perhatian terhadap sejumlah persoalan, mulai dari stunting, perkawinan anak, pekerja migran perempuan (TKW), pekerja seks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga praktik sunat perempuan atau Pemotongan dan/atau Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP).
Menurutnya, praktik sunat perempuan masih kuat dipengaruhi mitos dan pemahaman keagamaan di masyarakat. Dalam sejumlah kegiatan sosialisasi bersama penyuluh agama, bidan, dan tokoh masyarakat, praktik tersebut bahkan masih dianggap sebagai sesuatu yang wajib atau dianjurkan.
Padahal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur upaya penghapusan praktik pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan.
Olvida juga menyoroti anggapan mengenai mata holang atau mata heulang yang diyakini masyarakat sebagai kotoran pada organ genital perempuan dan harus dihilangkan melalui tindakan pemotongan atau pencungkilan.
Menurutnya, praktik tersebut tidak memiliki manfaat medis dan justru berpotensi menimbulkan luka, pendarahan, infeksi, hingga gangguan kesehatan reproduksi.
Ia mengaku pernah mewawancarai tiga perempuan pekerja seks di kawasan wisata Cianjur yang mengaku pernah menjalani sunat perempuan saat masih kecil. Selain itu, ia juga menerima cerita seorang bidan mengenai bayi yang mengalami pendarahan berkepanjangan setelah menjalani praktik tersebut hingga akhirnya meninggal dunia akibat anemia.
“Persoalan sunat perempuan bukan sekadar tradisi, tetapi menyangkut keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hak perempuan,” ungkap Olvida.
Ia mengapresiasi langkah Kementerian Agama bersama Yayasan HARKAT yang telah melakukan kampanye dan sosialisasi penghapusan praktik sunat perempuan di Kabupaten Cianjur.
Namun, ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Cianjur, penyuluh agama, bidan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Olvida berharap edukasi dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko praktik sunat perempuan dan tidak lagi mempertahankannya atas dasar mitos maupun tradisi.
“Sudah seharusnya persoalan ini menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal yang baik mari kita lanjutkan, dan hal yang kurang efektif mari kita benahi,” pungkasnya.***
