CIANJUR | INICIANJUR.COM – Krisis pendidikan di Kabupaten Cianjur kembali menjadi sorotan tajam. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STISIP Nusantara Cianjur bersama Revolusi Kaum Marginal menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Cianjur, Jalan Siti Jenab, Kamis (22/5/2026).
Dalam aksi tersebut, PMII menuding Pemerintah Kabupaten Cianjur gagal menangani persoalan pendidikan yang kini dinilai masuk tahap darurat.
Massa aksi menyoroti data sekitar 51 ribu anak di Cianjur yang tidak melanjutkan sekolah, kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan, hingga dugaan carut-marut tata kelola PKBM.
Ironisnya, aksi yang membawa sejumlah tuntutan dan hasil kajian itu tidak mendapat respons langsung dari pemerintah daerah. Tidak terlihat satu pun pejabat utama maupun Bupati Cianjur hadir menemui massa aksi.
Ketua Komisariat PMII STISIP Nusantara Cianjur, Rezza Eka Gustya, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di Kabupaten Cianjur yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
“Kami datang membawa data, kajian, dan keresahan masyarakat. Tapi pemerintah justru memilih diam. Ini bukti bahwa persoalan pendidikan belum dianggap prioritas serius,” tegas Rezza.
PMII menyebut angka 51 ribu anak tidak sekolah bukan sekadar statistik biasa, melainkan ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Cianjur.
Koordinator Lapangan aksi, Khoirul Fikri, mengatakan pihaknya menemukan banyak persoalan serius setelah melakukan observasi dan advokasi selama berbulan-bulan di lapangan.
Baca juga: Dugaan Pungutan Berkedok Kebutuhan Sekolah, Orang Tua Murid Mulai Gerah
“Ini hasil kajian panjang. Kami menemukan persoalan pendidikan di Cianjur sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah, fasilitas pendidikan yang belum layak, sampai kesejahteraan guru honorer yang masih memprihatinkan,” ujar Khoirul.
Tak hanya itu, PMII juga menyoroti dugaan penggelembungan data di sejumlah PKBM yang dinilai rawan disalahgunakan.
“Jumlah PKBM di Cianjur termasuk yang terbanyak di Jawa Barat. Kami khawatir ada indikasi tumpang tindih data hingga dugaan praktik jual beli ijazah. Ini harus diusut serius,” katanya.
PMII mendesak Pemkab Cianjur segera membentuk tim verifikasi data pendidikan secara transparan dan berbasis by name by address agar persoalan anak tidak sekolah dapat ditangani secara nyata.
Mahasiswa juga mengaku kecewa terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tertutup terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
“Ini bukan pertama kalinya kami tidak ditemui. Sangat disayangkan pemerintah daerah seperti anti kritik dan tidak mau berdialog soal masa depan pendidikan di Cianjur,” tambahnya.
PMII memastikan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar akan kembali digelar apabila pemerintah daerah tetap tidak memberikan langkah konkret terhadap persoalan pendidikan di Kabupaten Cianjur.***
