CIANJUR | INICIANJUR.COM — Ratusan anggota 234 Solidarity Community (234 SC) DPC Kabupaten Cianjur menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Cianjur, Kamis (3/9/2026), menuntut pencabutan Surat Edaran Bupati Nomor 400.7/2/2026 terkait penghentian program Universal Health Coverage (UHC).
Audiensi dipimpin Ketua DPC Soni Farhan didampingi Sekretaris Ari Nugraha, SH, sebagai tindak lanjut penonaktifan kepesertaan JKN yang sebelumnya didaftarkan Pemerintah Daerah.
234 SC menilai kebijakan tersebut berdampak terhadap sekitar 815.690 warga Cianjur yang kehilangan atau terancam kehilangan perlindungan kesehatan.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika masyarakat membutuhkan berobat tetapi status JKN-nya tidak aktif, itu sudah menyangkut hak dasar warga,” tegas Soni.
Dalam audiensi tersebut, 234 SC menyampaikan tiga tuntutan, yakni mencabut SE penghentian UHC dan mengembalikan sistem Non Cut Off, memasukkan kembali anggaran UHC dalam APBD Perubahan 2026, serta meminta DPRD mengawal reaktivasi kepesertaan warga terdampak.
Namun, 234 SC mengaku belum puas dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP). Mereka menilai pemerintah masih mengulur waktu dengan alasan persoalan anggaran.
“Kami tetap pada tujuan utama, yaitu mencabut surat tersebut. Kami memberikan waktu kepada Pemerintah Daerah atau Bupati Cianjur selama 2×24 jam untuk memberikan jawaban,” ujarnya.
Menurutnya, batas waktu tersebut telah menjadi bagian dari nota kesepakatan hasil RDP. Jika hingga deadline belum ada keputusan terkait tuntutan pencabutan penghentian UHC, 234 SC mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
“Kalau dalam waktu tersebut belum ada keputusan, kami akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar,” pungkasnya.
Efisiensi anggaran boleh, tapi jangan sampai perlindungan kesehatan masyarakat yang diefisienkan.***
