CIANJUR|INICIANJUR.COM – Ratusan penyuluh kehutanan dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) berkumpul dalam Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang digelar di KTH Kondang Mas, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Kamis (18/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sinergi Penyuluh Kehutanan, KTH dan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan ini dihadiri 40 peserta dari berbagai instansi kehutanan.
Temu Teknis ini merupakan agenda rutin tahunan BP2SDM melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan yang bertujuan membangun jejaring dan sinergi antara penyuluh, KTH, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga swadaya masyarakat.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama mengenai peran masing-masing pihak, sekaligus membuka peluang dukungan program, pembiayaan, teknologi, dan akses pasar bagi KTH.
Peserta kegiatan berasal dari Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan, Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I dan IV Jawa Barat, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai Perhutanan Sosial Bogor, Balai Pengelolaan DAS Citarum Ciliwung, serta Kelompok Tani Hutan setempat.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM), drh. Indra Eksploitasia, M.Si, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyuluh kehutanan memegang peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Penyuluh Kehutanan bukan saja berperan dalam memprakondisikan masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan, namun juga mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan turut menghadirkan Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc, Anggota Komisi IV DPR RI, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Endang menyoroti keluhan sejumlah kepala daerah terkait satwa liar seperti kera yang kian sering turun ke permukiman warga.
Menurutnya, fenomena ini terjadi karena kawasan hutan yang belum sepenuhnya lestari, sehingga habitat satwa semakin terdesak. Selain itu, ia juga menyinggung persoalan karhutla yang berulang setiap tahun.
“Ini kan karena hutan kita belum lestari, belum bisa dilestarikan,” ujar Endang, seraya menegaskan bahwa Penyuluh Kehutanan memiliki peran kunci untuk terus merawat kecintaan masyarakat terhadap hutan, sehingga persoalan konflik satwa dan karhutla dapat diminimalisasi ke depannya.
Sebagai anggota Badan Pengkajian MPR, Endang juga mengungkapkan bahwa
perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional pascareformasi dan otonomi daerah turut berdampak pada keberlanjutan program-program kehutanan yang sebelumnya sudah berjalan baik.
la mendorong jajaran Kepala Balai Besar dan Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk menyusun kembali grand strategy yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, sekaligus mengevaluasi kembali berbagai regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai.
la menegaskan bahwa penyuluh kehutanan menjadi ujung tombak untuk menjembatani persoalan-persoalan tersebut di lapangan, termasuk dalam upaya menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat terhadap kelestarian hutan sebagai solusi jangka panjang atas konflik satwa dan risiko karhutla.
Di sisi lain, Endang menyampaikan rasa bangganya atas keberadaan kelompok usaha KTH yang hadir dalam kegiatan tersebut, dan mendorong agar kelompok-kelompok usaha semacam ini terus dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus memperkuat kelestarian kawasan.
Rangkaian acara ditutup dengan kunjungan lapangan berupa panen madu bersama, sekaligus penyerahan plakat penghargaan kepada narasumber oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan.
“Jadikan pertemuan ini bukan sekadar seremonial, tetapi titik tolak percepatan kinerja penyuluhan kehutanan di Provinsi Jawa Barat,” tutup Indra.***
