CIANJUR | INICIANJUR.COM — Pemerintah Kabupaten Cianjur memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program Universal Coverage Jamsostek.
Program ini mencakup 40.000 pekerja sektor informal yang sebelumnya belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Peluncuran berlangsung di Pendopo Pancaniti, Jumat (17/10/2025), dan dipimpin langsung oleh Bupati Cianjur dr. Mohamad Wahyu Ferdian bersama Wakil Bupati Ramzi Thebe.
Program tersebut berjalan berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Bupati Wahyu menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi seluruh pekerja nonformal dari risiko kerja dan kehilangan pendapatan.
“Kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU (Bukan Penerima Upah), jangan takut. Bantuan sosial seperti PKH dan BPNT tetap berjalan,” ujar Wahyu di depan ribuan peserta.
Pemerintah mengundang pekerja dari berbagai sektor, termasuk petani, pedagang kecil, nelayan, dan buruh serabutan, untuk bergabung dalam program tersebut.
Baca juga
Menurut Wahyu, keikutsertaan mereka penting untuk menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga saat terjadi risiko kecelakaan atau kematian.
Acara peluncuran juga menampilkan penyerahan klaim Jaminan Kematian kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan serta distribusi simbolis kartu peserta baru kepada perwakilan pekerja rentan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Kunto Wibowo menilai langkah Pemkab Cianjur sebagai contoh konkret penerapan jaminan sosial di tingkat daerah. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencapai cakupan perlindungan penuh.
Pemkab Cianjur menargetkan seluruh pekerja nonformal dapat memiliki perlindungan jaminan sosial paling lambat akhir tahun 2025. Pemerintah juga menyiapkan program pendampingan bagi pekerja yang baru mendaftar agar memahami manfaat serta mekanisme kepesertaan.***
