CIANJUR | INICIANJUR.COM – Polemik dugaan reses fiktif yang menyeret nama salah satu anggota legislatif berinisial HP kembali meledak di ruang publik. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, HP justru memilih bungkam saat dicecar awak media dalam kegiatan pelantikan dan Rakerda DPD PAN Kabupaten Cianjur di kawasan Rindu Alam, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Sabtu (4/7/2026).
Sikap diam HP di tengah sorotan publik itu sontak memantik tanda tanya besar. Pasalnya, dugaan yang sempat mencuat sebelumnya diklaim telah selesai di Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cianjur.
Namun ketika kesempatan terbuka lebar untuk memberikan penjelasan langsung di hadapan media, HP justru tak mengucapkan sepatah kata pun.
Baca juga: Tak Sepakat dengan BK, Kader PAN Klaim Siap Bongkar Fakta Dugaan Reses PH
Acara partai yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno, Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur Hendi Mulyana, Wakil Bupati Cianjur Ramzi, para anggota legislatif, hingga ribuan kader dan simpatisan itu seharusnya bisa menjadi panggung klarifikasi.
Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, publik disuguhi pemandangan pejabat partai yang terkesan saling lempar tanggung jawab dan sosok terlapor yang memilih menghindar.
Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur Hendi Mulyana menyatakan persoalan tersebut telah selesai di BK. Menurutnya, tidak ditemukan pelanggaran karena kegiatan yang dipersoalkan disebut hanya bagian dari persiapan reses, bukan agenda reses resmi.
“Sudah selesai di BK. Sudah diputuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran, karena itu merupakan persiapan reses, bukan agenda reses,” ujar Hendi kepada awak media.
Baca juga: Foto Diduga di Tempat Hiburan Malam Beredar, Penampilan Legislator PAN Cianjur Jadi Sorotan Publik
Hendi juga menjelaskan, foto yang sempat beredar dan menjadi sorotan tidak masuk dalam laporan reses yang telah diparipurnakan. Atas dasar itu, foto tersebut dinilai bukan bagian dari agenda reses resmi.
Namun pernyataan tersebut bukannya menutup polemik, justru memunculkan pertanyaan baru. Jika benar persoalan sudah tuntas dan tidak ada yang perlu disembunyikan, lalu mengapa HP memilih bungkam ketika dimintai penjelasan secara langsung. Mengapa tidak ada satu pun penegasan terbuka dari yang bersangkutan untuk menjawab keraguan publik.
Keanehan lain muncul dari sikap Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno. Saat dimintai tanggapan soal polemik yang menyeret kadernya, Eddy enggan menjelaskan dan hanya melempar jawaban singkat, “Itu urusan Ketua DPRD saja.” katanya.
Jawaban singkat itu dinilai tidak menjawab substansi persoalan, bahkan terkesan seperti upaya cuci tangan dari hiruk-pikuk polemik yang sedang menyeret nama kader partainya sendiri.
Di tengah sorotan publik, sikap elite partai yang memilih menjaga jarak justru mempertebal kesan bahwa persoalan ini belum benar-benar terang.
Puncak keganjilan terjadi ketika awak media akhirnya berhasil mendekati HP.
Bukannya memberikan hak jawab atau klarifikasi sebagaimana lazim dilakukan pejabat publik saat terseret polemik, HP justru tetap bungkam. Ia langsung ditarik oleh seseorang yang diketahui merupakan tenaga ahlinya berinisial RZ, lalu dibawa cepat menuju mobil pribadinya.
Momen penarikan HP ke mobil di tengah kejaran pertanyaan wartawan itu menjadi sorotan tersendiri.
Di mata publik, peristiwa tersebut sulit dilepaskan dari kesan bahwa ada upaya menghindari pertanggungjawaban terbuka atas isu yang sudah telanjur menjadi konsumsi masyarakat.
Padahal, jika benar tidak ada pelanggaran sebagaimana klaim BK dan petinggi PAN, mestinya klarifikasi langsung dari HP bisa menjadi penutup polemik. Namun yang muncul justru sebaliknya diam, menghindar, dan membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban.***
