CIANJUR | INICIANJUR.COM – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur mendesak DPRD Cianjur menghentikan sementara pembahasan Raperda penyertaan modal untuk Perumdam Tirta Mukti (PDAM) senilai Rp46,9 miliar.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (24/4/2026), lantaran dinilai belum memiliki dasar kajian yang kuat, termasuk naskah akademik dan analisa investasi yang terukur.
Ketua DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggara, menegaskan bahwa besarnya anggaran yang direncanakan harus disertai alasan yang jelas dan transparan kepada publik.
“Angka Rp46,9 miliar ini bukan kecil. Harus ada dasar yang jelas, analisa yang terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
GMNI juga menyoroti kinerja PDAM yang dinilai belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Selain itu, mereka menilai pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari optimal, dengan banyaknya keluhan terkait distribusi air yang tidak lancar hingga tarif yang dianggap tidak sebanding.
Baca juga: Tagihan Lancar, Air Kadang Malah Macet, Curhat Warga soal PDAM Tirta Mukti
“Dua mandat dalam perda, yaitu pelayanan publik dan ekonomi, belum berjalan maksimal. Pelayanan masih dikeluhkan, sementara kontribusi keuntungan juga belum terlihat,” kata Agus.
Dalam aksi tersebut, massa GMNI diterima pimpinan DPRD Cianjur, termasuk Ketua DPRD Mety, Wakil Ketua Susi, serta Pansus III. Dalam pertemuan itu, GMNI juga menuntut adanya keterbukaan informasi terkait rencana investasi.
Mereka meminta DPRD memastikan setiap penyertaan modal didasarkan pada analisa investasi yang jelas dan dapat dievaluasi setiap tahun.
Baca juga: PIM Cianjur Tuntut PDAM Tirta Mukti, Soroti Pipa Asal-Asalan dan Distribusi Air Seret
“Kami minta ada transparansi. Masyarakat berhak tahu sejauh mana investasi ini berjalan dan apa manfaatnya,” tandasnya.***
