CIANJUR|INICIANJUR.COM – Demokrasi jangan sampai hanya ramai ketika musim pemilu, sementara persoalan politik uang, netralitas aparatur, dan lemahnya literasi politik justru luput dari pengawasan. Pesan itu mengemuka dalam kunjungan kelembagaan Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Cianjur ke Bawaslu Cianjur, Senin (2/11/2026).
Ketua KIPP Cianjur, An-An Hasanah, menegaskan bahwa demokrasi bukan agenda musiman yang baru diingat ketika perebutan suara dimulai. Pengawasan harus berjalan sepanjang waktu, termasuk ketika panggung politik sedang sepi dari baliho dan janji-janji kampanye.
Menurutnya, persoalan politik uang, netralitas aparatur, serta rendahnya keberanian masyarakat mengawasi kekuasaan membutuhkan perhatian serius. Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan rebutan suara, tetapi dilupakan setelah pesta demokrasi usai.
“Kualitas demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Masyarakat sipil harus ikut mengawasi, membangun kesadaran kritis, dan berani menyampaikan kritik,” tegas An-An.
Ia juga mengingatkan, sinergi KIPP dan Bawaslu jangan berhenti sebatas kunjungan, foto bersama, lalu selesai menjadi dokumentasi kelembagaan. Harus ada langkah nyata melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif, termasuk melibatkan perempuan serta generasi muda.
An-An menegaskan, kolaborasi bukan berarti KIPP harus kehilangan taring sebagai organisasi pemantau independen.
“Kolaborasi bukan berarti kehilangan independensi. Kemitraan harus tetap memberi ruang untuk mengkritik. Kalau ada yang keliru, jangan sampai kritik justru dianggap mengganggu sinergi,” tandasnya.
KIPP berharap pertemuan tersebut menjadi awal kerja nyata, bukan sekadar agenda seremonial. Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya soal suara rakyat dihitung saat pemilu, tetapi juga memastikan suara rakyat tetap didengar setelah para pemilik kekuasaan terpilih.***
