CIANJUR|INICIANJUR.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur menegaskan pentingnya peran kritik publik di tengah menguatnya isu tirani dan oligarki dalam praktik demokrasi. Hal itu disuarakan dalam kegiatan mimbar bebas dan halal bihalal yang digelar di Kantor LBH Cianjur, pasca Idulfitri 2026.
Mengusung tema “Demokrasi dan Keadilan di Bawah Bayang-bayang Tirani dan Oligarki”, forum ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang terbuka untuk menguji arah demokrasi, khususnya di tingkat lokal.
Kegiatan ini dihadiri Direktur LBH Cianjur, Dini Diana Farida, SH., yang akrab disapa Bunda Dini, serta para aktivis, mahasiswa, dan tokoh senior LBH dari berbagai daerah.
Baca juga: Tragedi Subuh di Cianjur, Advokat Tewas Ditabrak, Pelaku Melarikan Diri
Ketua LBH Cianjur, O. Suhendra, SH., (Kang Aap) menilai, ruang kritik saat ini mulai menyempit jika tidak dijaga oleh elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan aktivis.
“Peran LBH bukan hanya mendampingi secara hukum, tapi juga menjadi kontrol sosial. Kalau ruang kritik melemah, demokrasi bisa kehilangan arah,” ujarnya. Pada Sabtu (25/4/2026) malam.
Ia menegaskan, LBH Cianjur membuka diri sebagai “rumah demokrasi” bagi masyarakat yang ingin menyuarakan aspirasi, termasuk mereka yang berhadapan dengan risiko hukum akibat menyampaikan kritik.
Baca juga: GMNI Desak DPRD Hentikan Pembahasan Penyertaan Modal PDAM Rp46,9 Miliar
“Mahasiswa atau masyarakat yang menyampaikan pendapatnya tidak boleh dibiarkan sendirian. Di situlah LBH hadir untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi,” katanya.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan publik juga disorot, mulai dari kasus Bojong Meron hingga Pasar Cihaur Cibeber, yang dinilai mencerminkan masih lemahnya keberpihakan terhadap masyarakat dalam penyelesaian konflik.
LBH Cianjur menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus-kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi advokasi dan keberpihakan kepada warga.
Ketua Dewan Penasehat LBH Cianjur, Oden Muharam Djunaedi, menambahkan bahwa semangat gerakan sipil, khususnya dari kalangan aktivis 98, perlu kembali dihidupkan di tengah kondisi saat ini.
“Banyak persoalan hukum yang belum tersentuh secara serius. Ini menunjukkan bahwa perjuangan belum selesai,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya supremasi hukum yang adil, bukan sekadar formalitas.
“Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka keadilan hanya menjadi slogan,” tegasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari sesepuh LBH, aktivis lintas daerah, hingga mahasiswa. Forum tersebut menjadi refleksi sekaligus pengingat bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dan keberanian untuk bersuara.
Di tengah dinamika tersebut, satu pesan yang mengemuka dalam forum adalah perlawanan terhadap ketidakadilan tidak boleh padam.
“Semakin ditekan, semakin kita lawan.”
