CIANJUR|INICIANJUR.COM — Data bantuan sosial kembali jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar, Isfhan Taufik Munggaran, menyoroti keluhan warga terkait perubahan kategori desil dari 2 menjadi 7 saat diseminasi Program Prioritas Presiden 2026 bersama Kemensos RI di Desa Gekbrong, Cianjur, Selasa (27/10/2026).
Isfhan meminta perubahan data ditelusuri secara faktual. Ia juga menyinggung laporan kepemilikan dua mobil yang perlu diklarifikasi sebelum kondisi ekonomi warga disimpulkan.
“Dalam pendataan, tolong ego sektoralnya diturunkan. Kita harus bekerja sama dan berpihak kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya.
Menurut Isfhan, jangan sampai data yang semestinya menjadi alat ukur kesejahteraan justru membingungkan warga.
Verifikasi harus melibatkan pemerintah desa, pendamping PKH, dan instansi terkait agar bantuan tidak salah sasaran.
Selain bansos dan program Sekolah Rakyat, Isfhan membahas potensi desa wisata Gekbrong yang terkendala status lahan milik PTPN serta mengingatkan masyarakat menjaga data pribadi.
Pesannya jelas data harus diperiksa, ego sektoral disingkirkan, dan bantuan jangan sampai salah alamat. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hak masyarakat yang membutuhkan.***
